Koordinator Prabowo-Gibran Desak BGN Selidiki Dugaan Pungli Dapur MBG di Sumenep

Senin, 9 Februari 2026 - 11:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat mengikuti rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Istimewa/doc.estoria)

i

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat mengikuti rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Istimewa/doc.estoria)

ESTORIA Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali memantik perhatian publik. Isu tersebut mendorong desakan agar Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung melakukan penyelidikan.

Koordinator Prabowo–Gibran Madura, Khairul Kalam, menilai langkah investigatif dari BGN penting dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik menyimpang.

Desakan tersebut muncul setelah beredar informasi penarikan iuran sebesar Rp200 ribu dari setiap dapur MBG. Dana itu diduga dibagi ke dalam dua pos, yakni Rp100 ribu untuk keperluan rapat koordinasi dan Rp100 ribu lainnya disebut-sebut digunakan untuk mengantisipasi pemberitaan negatif.

Khairul Kalam menyebut, apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu menjadi sinyal serius adanya persoalan dalam pengawasan program.

“Program ini dibuat untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi, bukan untuk mengamankan isu atau kabar negatif. Kalau sampai ada pungutan dengan alasan seperti itu, ini alarm keras,” jelas Kalam, Senin (9/2).

Ia menegaskan, BGN harus memastikan setiap rupiah anggaran program digunakan secara tepat dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

“Penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai anggaran program gizi bocor di level pelaksana sebelum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Khairul juga menyoroti peran pers dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik agar tetap transparan dan akuntabel.

Dugaan pungutan dapur MBG ini dinilai menjadi ujian penting bagi transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah, sekaligus penentu kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

“Media bukan lawan pemerintah. Kritik yang jujur justru membantu program publik berjalan lebih baik,” katanya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, M. Kholilur Rahman, belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pungutan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, yang bersangkutan diketahui masih menjalani masa pemulihan kesehatan setelah sebelumnya sempat sakit.
***

Follow WhatsApp Channel estoria.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Robot 69 Bahasa Hadir di Haji 2026, Arab Saudi Permudah Jemaah dari Seluruh Dunia
Skandal Hibah Jatim Menggurita, KPK Periksa Anggota DPRD Bangkalan dan Pamekasan
Rupiah Tertekan, Dolar Tembus Rp17.700 di Bank-Bank Besar
Babak Baru Dimulai, Manuver Militer Iran Bikin Timur Tengah Kian Panas
Universitas Annuqayah Jadi Titik Awal Safari Jurnalistik 2026, Fokus Cetak Jurnalis Kritis
BSU Rp600 Ribu Disebut Cair Diam-Diam? Simak Fakta Sebenarnya
Indonesia di Antara Negara-Negara Terjerat Utang
Tiga WNI Cetak Sejarah Jadi Sopir Bus Asing Pertama di Aichi Jepang
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 20:08 WIB

Robot 69 Bahasa Hadir di Haji 2026, Arab Saudi Permudah Jemaah dari Seluruh Dunia

Senin, 11 Mei 2026 - 16:53 WIB

Skandal Hibah Jatim Menggurita, KPK Periksa Anggota DPRD Bangkalan dan Pamekasan

Senin, 11 Mei 2026 - 16:37 WIB

Rupiah Tertekan, Dolar Tembus Rp17.700 di Bank-Bank Besar

Senin, 11 Mei 2026 - 16:23 WIB

Babak Baru Dimulai, Manuver Militer Iran Bikin Timur Tengah Kian Panas

Senin, 11 Mei 2026 - 12:00 WIB

Universitas Annuqayah Jadi Titik Awal Safari Jurnalistik 2026, Fokus Cetak Jurnalis Kritis

Berita Terbaru

×