ESTORIA – Keputusan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur mengejutkan banyak pihak. Sebanyak 1.256 dapur tiba-tiba dihentikan operasionalnya mulai 1 April 2026. Langkah ini bukan tanpa alasan.
Di balik penghentian tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan bahwa ratusan hingga ribuan unit dapur belum memenuhi syarat penting yang seharusnya menjadi fondasi utama layanan konsumsi publik.
Mulai dari kelengkapan sertifikasi higiene hingga sistem pengolahan limbah, semuanya menjadi sorotan serius.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Pemerintah pun memilih langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional demi mencegah risiko yang lebih besar.
Lalu, apa saja faktor utama yang membuat ribuan dapur ini harus disetop? Dan bagaimana nasib program MBG ke depan di kawasan Indonesia Timur?
Sebanyak 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur dihentikan sementara operasionalnya mulai 1 April 2026.
Langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah fasilitas yang belum memenuhi persyaratan dasar, terutama terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) Rudi Setiawan mengatakan penghentian sementara diberlakukan bagi SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL,” kata Rudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/3).
Ia menegaskan, bahwa kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak dalam operasional SPPG, guna menjamin keamanan pangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat,” tegasnya.
BGN sebelumnya telah memberikan waktu kepada seluruh pengelola SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut.
Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah unit yang belum mendaftarkan SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.
Rudi menyatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG.
Unit yang telah memenuhi ketentuan nantinya diperbolehkan kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang.
Kebijakan ini, lanjut Rudi, merupakan bagian dari upaya pemerintah demi memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan yang telah ditetapkan.
“Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali,” pungkas Rudi Setiawan.
***
