Badiul juga menepis anggapan bahwa kenaikan gaji otomatis mampu mengurangi praktik korupsi.
"Korupsi lahir dari lemahnya sistem, bukan semata rendahnya penghasilan pejabat. Persoalan utamanya terletak pada mahalnya biaya politik, lemahnya transparansi pengadaan, rendahnya akuntabilitas APBD, serta pengawasan yang belum efektif," katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun sistem remunerasi yang objektif dan transparan.
"Kami mendorong pemerintah membangun sistem remunerasi berbasis kinerja yang objektif dan transparan," tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menolak jika tambahan penghasilan kepala daerah dikaitkan langsung dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
