estoria.id — Rasa cemas dan kecewa masih menyelimuti ratusan orang tua siswa yang diduga menjadi korban gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Mereka mendatangi gedung DPRD Karo untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (7/9/2026). Kedatangan para orang tua bukan sekadar untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga menuntut pemerintah memberikan kepastian atas apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak mereka.
Hingga rapat berlangsung, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa belum juga terungkap. Sampel makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut masih menjalani pemeriksaan laboratorium.
Situasi itu membuat keresahan orang tua semakin besar. Mereka ingin mengetahui penyebab anak-anak mereka jatuh sakit, siapa yang harus bertanggung jawab, bagaimana jaminan pengobatan, serta sejauh mana proses hukum berjalan.
RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut surat dari Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP).
Dalam forum itu, para orang tua menyampaikan sedikitnya delapan tuntutan. Salah satu yang paling utama adalah agar seluruh biaya pengobatan dan kebutuhan operasional selama anak menjalani perawatan ditanggung pemerintah.
Mereka meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemkab Karo memastikan tidak ada keluarga korban yang harus menanggung biaya akibat kejadian tersebut.
Tak hanya soal biaya, para orang tua juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum membuka secara terang legalitas pihak penyedia makanan MBG. Mereka mempertanyakan keberadaan Yayasan Manunggal Kartika Jaya serta hubungan kerja yayasan tersebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Berastagi Sempajaya.
Mereka juga mendesak aparat memeriksa seluruh pihak yang memiliki kaitan dengan penyediaan makanan, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi hingga bagian akuntansi.
Namun, tuntutan yang paling keras diarahkan pada hasil pemeriksaan laboratorium.
Para orang tua meminta hasil pemeriksaan terhadap sampel sisa makanan segera diumumkan kepada publik. Mereka ingin mengetahui apakah terdapat bakteri, virus, zat kimia, atau kandungan lain yang menyebabkan anak-anak mengalami gangguan kesehatan.
Bahkan, sebagian orang tua meminta pelaksanaan program MBG di Kabupaten Karo dihentikan sementara atau dihentikan total.
“Tutup saja MBG di Tanah Karo ini. Anak kami trauma. Kami mampu memberi makan anak kami sendiri,” ujar salah seorang orang tua dalam rapat.
Kekhawatiran orang tua juga menyangkut kondisi anak setelah keluar dari rumah sakit. Mereka meminta pemerintah menjelaskan langkah yang harus dilakukan apabila kondisi kesehatan anak kembali memburuk di rumah.
Selain itu, pemerintah didesak menyediakan posko pengaduan resmi dan hotline yang mudah diakses sehingga orang tua tidak kebingungan ketika membutuhkan informasi maupun bantuan.
Polisi Diminta Buka Perkembangan Penyelidikan
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho yang hadir dalam RDP memastikan kasus tersebut masih ditangani kepolisian.
Ia mengatakan penyelidikan dilakukan secara objektif dan dipercepat. Pebriandi juga meminta masyarakat ikut mengawasi proses hukum agar penanganan perkara berjalan transparan.
“Kami akan berbuat seobjektif mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan percepatan,” kata Pebriandi.
Ia juga meminta masyarakat memberikan dukungan sekaligus mengawasi kerja kepolisian selama proses penyelidikan berlangsung.
“Tolong bantu kami, awasi kami dalam proses penyelidikannya. Saya juga alumni SMA Berastagi,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan para orang tua.
Sejumlah pertanyaan masih mengemuka, termasuk mengenai SPPG yang berada di lingkungan Kodim, dapur SPPG yang disebut belum dipasangi garis polisi, serta pihak yayasan yang dipertanyakan apakah sudah diperiksa penyidik.
DPRD Soroti Lambannya Hasil Pemeriksaan
Anggota DPRD Karo Raja Urung Mahesa Tarigan turut menyoroti belum keluarnya hasil pemeriksaan sampel makanan.
Menurut dia, kepastian hasil laboratorium sangat penting, bukan hanya untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga menjadi dasar bagi tenaga medis dalam memahami gangguan kesehatan yang dialami para siswa.
“Jenis virus apa? Apa penyebab keracunan ini? Orang tua harus tahu obat apa yang diberikan. Penentuan kesalahan juga penting agar kejadian ini tidak berulang,” kata Mahesa.
Ia mempertanyakan lamanya proses pemeriksaan karena sampel makanan disebut telah diambil sejak 13 Agustus.
“Dari tanggal 13 Agustus sampai hari ini, kita belum mendapatkan laporan. Jangan berlama-lama menyampaikan hasil Labfor,” tegasnya.
Mahesa menyebut terdapat indikasi persoalan dalam tata kelola berdasarkan temuan sementara. Meski demikian, ia menegaskan penentuan tanggung jawab pidana maupun perdata tetap harus menunggu pembuktian berdasarkan proses hukum.
Biaya Pengobatan Ditanggung BGN
Di tengah tuntutan para orang tua, Pemkab Karo memastikan biaya pengobatan seluruh korban menjadi tanggung jawab BGN.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Putra Ginting mengatakan penanganan medis para siswa saat ini dilakukan di sejumlah rumah sakit.
Empat fasilitas kesehatan yang menangani korban yakni RSU Kabanjahe, RS Efarina, RS Amanda, dan RS Mina.
Pemkab Karo juga meminta pihak sekolah terus melakukan pendataan serta pemantauan terhadap kondisi kesehatan siswa terdampak, termasuk mereka yang telah kembali menjalani aktivitas seperti biasa.
Meski berbagai tuntutan telah disampaikan, RDP tersebut belum menghasilkan keputusan yang benar-benar menjawab keresahan para orang tua.
Kepastian penyebab kejadian masih bergantung pada hasil pemeriksaan laboratorium.
