Menurut Arif, pembangunan yang berhasil bukan hanya ditandai tingginya realisasi anggaran, melainkan sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan, Bappeda juga mendorong seluruh OPD membangun sistem pelaporan yang lebih akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu. Sistem tersebut dinilai penting agar berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera teridentifikasi dan ditangani.
Dengan laporan yang lebih baik, pemerintah daerah dapat mengambil langkah korektif secara cepat sehingga target pembangunan maupun pelayanan publik tidak terganggu.
"Dengan mekanisme ini, pelayanan publik dan target pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal meski terdapat berbagai hambatan di lapangan," ujarnya.
Arif menambahkan, akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. Karena itu, setiap OPD dituntut tidak hanya mampu melaksanakan program, tetapi juga mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara terbuka.
