ESTORIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai memperketat sistem akuntabilitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ke depan akan diukur dari capaian program, kualitas pelayanan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penguatan akuntabilitas menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah pada 2026. Menurutnya, birokrasi yang profesional harus mampu bekerja secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab terhadap setiap program yang dijalankan.
"Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah," kata Arif, Kamis (18/06/2026).
Ia menjelaskan, Bappeda terus melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan program di masing-masing OPD. Evaluasi dilakukan secara berkala agar seluruh target pembangunan dapat tercapai sesuai indikator yang telah ditetapkan.
