"Dua pelabuhan ini merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu, Pemprov harus benar-benar menyelesaikan berbagai persoalan agar pelabuhan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan lambannya penyelesaian persoalan, mengingat pembangunan fisik kedua pelabuhan telah selesai sejak beberapa tahun lalu. Jika hambatannya bersifat teknis, seperti panjang dermaga yang belum memenuhi kebutuhan operasional kapal, menurutnya pemerintah harus segera melakukan penyempurnaan.
"Seharusnya sejak awal sudah ada perencanaan yang matang. Kalau memang panjang dermaga masih kurang, ya harus ditambah agar pelabuhan itu benar-benar bisa beroperasi," katanya.
Juhari mengungkapkan, persoalan belum optimalnya Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang hampir selalu menjadi pembahasan dalam rapat-rapat DPRD Sumenep. Seluruh fraksi, kata dia, secara konsisten meminta pemerintah menghadirkan solusi agar infrastruktur yang telah dibangun itu tidak terus menjadi aset yang terbengkalai.
"Dalam setiap rapat pandangan umum, semua fraksi menyampaikan persoalan ini. Bupati Sumenep juga siap berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar kedua pelabuhan di Kecamatan Dungkek segera diseriusi dan dapat dimanfaatkan masyarakat," ungkapnya.
