Untuk meningkatkan akuntabilitas, DPR meminta pemerintah membuat dashboard informasi yang dapat diakses publik. Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan bisa memantau jenis barang yang dibeli, nilai anggaran, tujuan pengadaan, hingga pihak-pihak yang terlibat.
Menurut Mufti, setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan kipas angin sebagaimana isu yang beredar. Ia menjelaskan bahwa proses pengadaan tersebut bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.
"Pengadaannya bukan di kami," ujar Ferry dalam rapat kerja tersebut.
Pernyataan itu belum menjawab asal-usul isu pengadaan bernilai Rp1,8 triliun tersebut. DPR pun mendorong agar pemerintah segera memberikan penjelasan resmi demi menghindari spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
