Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengakui tingginya biaya politik memang kerap dikaitkan dengan munculnya praktik korupsi di daerah. Ia juga menyinggung adanya dugaan penyandang dana atau bohir yang memberikan sumbangan kampanye melebihi batas ketentuan.
Namun, Setyo menegaskan dugaan tersebut masih sebatas indikasi dan belum didukung data yang cukup.
"Narasi tentang adanya bohir atau penyandang dana itu memang berkembang. Tetapi kami belum bisa menyimpulkan karena harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dibuktikan," kata Setyo.
Ia juga menilai penambahan insentif atau fasilitas bagi kepala daerah tidak otomatis mampu mencegah tindak pidana korupsi.
"Kalau integritasnya tidak ada, berapa pun tambahan insentif yang diberikan tetap tidak menjamin seseorang tidak melakukan korupsi. Kuncinya tetap pada integritas," ujarnya.
