estoria.id – Sekelompok akademisi, peneliti, dan tokoh masyarakat sipil yang tergabung dalam Kabinet Bayangan resmi memulai langkah mereka dengan menggelar rapat kerja perdana di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/07/2026). Sebanyak 11 dari total 15 anggota hadir dalam pertemuan tersebut.
Pembentukan Kabinet Bayangan diklaim bukan untuk menggantikan pemerintahan yang sah, melainkan menjadi mitra kritis sekaligus mekanisme checks and balances terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengatakan keberadaan kabinet tersebut lahir sebagai ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang dinilai mulai kehilangan saluran efektif.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus tetap berpijak pada konstitusi sehingga diperlukan pengawasan yang dilakukan secara independen oleh masyarakat sipil.
"Semua menteri memiliki pegangan pada konstitusi. Karena itu Kabinet Bayangan dibentuk sebagai mekanisme checks and balances terhadap pemerintahan yang sedang berjalan," ujar Feri.
Feri mengakui konsep kabinet bayangan lazim diterapkan di negara dengan sistem parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial. Namun, ia menilai praktik ketatanegaraan saat ini sudah menunjukkan sejumlah pola yang menyerupai sistem parlementer.
Ia mencontohkan adanya hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang dinilai semakin bercampur, sehingga menurutnya tidak ada alasan bagi masyarakat sipil untuk tidak menghadirkan mekanisme pengawasan serupa.
Meski demikian, Feri menegaskan Kabinet Bayangan hadir bukan sebagai lawan pemerintah, melainkan "pesaing positif" yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas kinerja para menteri.
Siapkan Empat Program Utama
Dalam rapat perdana tersebut, Kabinet Bayangan juga memaparkan empat program yang akan dijalankan dalam waktu dekat.
Program pertama adalah membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk Istana dan masyarakat luas. Mereka bahkan berencana menggelar forum yang menyerupai debat parlemen agar publik dapat menguji sekaligus mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah.
Program kedua ialah melakukan kunjungan ke berbagai perguruan tinggi di sejumlah daerah untuk berdialog langsung dengan mahasiswa mengenai persoalan-persoalan publik dan kebijakan pemerintah.
Selanjutnya, Kabinet Bayangan akan menginisiasi crowdfunding atau penggalangan dana publik guna membantu penyelesaian persoalan yang dinilai belum mampu ditangani pemerintah.
Sebagai contoh, Feri menyebut pembangunan fasilitas sederhana bagi sekolah yang aksesnya masih sulit dijangkau. Menurutnya, jika pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat dapat bergotong royong melalui pendanaan publik.
Program keempat adalah menyusun dan menerbitkan rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Evaluasi tersebut akan disusun berdasarkan data, fakta, dan bukti sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Presiden Kabinet Bayangan Adalah Rakyat
Berbeda dengan kabinet bayangan di sejumlah negara lain, kelompok ini sengaja tidak menunjuk sosok presiden maupun wakil presiden bayangan.
Feri menegaskan, pihaknya menganggap rakyat sebagai presiden Kabinet Bayangan.
Menurutnya, seluruh kerja kabinet akan diarahkan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat yang dinilai belum terpenuhi oleh negara.
"Presiden kami adalah rakyat. Kami ingin menjalankan kehendak publik, terutama ketika hak-hak konstitusional masyarakat belum dipenuhi negara," pungkasnya.
