"Semua kritik itu mental, karena menterinya tidak berani. Sementara tidak sampai ke presiden, kayaknya enggak pernah sampai," katanya.
Karena itu, Mahfud menilai kehadiran Kabinet Bayangan bukan sekadar menjadi kelompok pengkritik pemerintah. Menurutnya, keberadaan kabinet alternatif juga dapat menunjukkan bagaimana seharusnya seorang menteri menjelaskan program, mempertanggungjawabkan kebijakan, dan merespons kritik masyarakat.
"Kalau dibentuk seperti ini sebagai improvisasi dalam gerakan politik, menurut saya enggak apa-apa. Untuk menunjukkan, ini loh kalau jadi Menteri Sekretaris Negara misalnya," ucapnya.
Mahfud menjelaskan, konsep Kabinet Bayangan telah lama diterapkan di negara-negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris. Di sana, oposisi memiliki jajaran menteri bayangan yang bertugas mengawasi sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah secara langsung.
Ia mencontohkan kasus di Inggris ketika seorang menteri mengeluarkan pernyataan terkait konsumsi telur ayam yang memicu keresahan publik. Akibat tekanan masyarakat, menteri tersebut akhirnya mengundurkan diri.
