estoria.id - Penguatan sektor pendidikan mulai menjadi gerakan bersama di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep. PCNU Sumenep melalui Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif mendorong konsolidasi pendidikan hingga ke tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) di seluruh Kabupaten Sumenep.

 

Langkah tersebut dibahas dalam NU Education Summit Sumenep 2026 yang dirangkai dengan Dialog Pendidikan NU dan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama MWC NU se-Kabupaten Sumenep. Kegiatan berlangsung di Aula PCNU Sumenep, Ahad (23/8/2026).

 

Mengusung tema “Menyiapkan Generasi Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing Menuju Era Keemasan NKRI”, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan gagasan sekaligus menyusun arah pengembangan pendidikan NU agar mampu menjawab tantangan zaman.

 

Ketua LP Ma’arif PCNU Sumenep, Dr. Salamet, menilai pengembangan pendidikan NU tidak cukup hanya bertumpu pada lembaga pendidikan yang selama ini sudah berjalan. Menurut dia, dibutuhkan gerakan yang lebih luas dengan melibatkan struktur NU hingga tingkat MWC.

 

MWC NU harus mulai memiliki gerakan pendidikan yang nyata. Tidak hanya mengawal lembaga pendidikan yang sudah ada, tetapi juga membaca kebutuhan masyarakat dan menghadirkan layanan pendidikan yang relevan,” ujar Dr. Salamet.

 

Ia menjelaskan, ekosistem pendidikan NU ke depan perlu mencakup berbagai bentuk layanan. Pendidikan formal tetap menjadi bagian utama, namun harus diperkuat dengan pendidikan nonformal seperti kursus, pelatihan, pendidikan keterampilan, pembinaan generasi muda, serta program peningkatan kapasitas masyarakat.

 

Penguatan tersebut juga harus diikuti pembenahan tata kelola lembaga, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, penguatan karakter dan nilai Aswaja, pemanfaatan teknologi, digitalisasi, pengembangan kemitraan, hingga upaya membangun kemandirian lembaga pendidikan.

 

“Ini bukan pekerjaan satu lembaga. Kita membutuhkan gerakan bersama agar pendidikan NU benar-benar mampu menjadi kekuatan strategis dalam menyiapkan generasi masa depan,” katanya.

 

Wakil Ketua PCNU Sumenep, KH. Muhammad Husna Nafi, menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh unsur dalam tubuh organisasi NU, bukan hanya LP Ma’arif.

 

Pendidikan NU yang unggul membutuhkan dukungan dari semua pihak. Tidak bisa hanya dilimpahkan kepada LP Ma’arif saja,” tegasnya.

 

Karena itu, ia mendorong lembaga dan badan otonom NU untuk mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Dengan kolaborasi tersebut, pendidikan diharapkan tidak berdiri sebagai program sektoral, melainkan menjadi bagian penting dari gerakan jam’iyah NU.

 

Forum konsolidasi tersebut juga dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep, Dr. Rusliy, S.Pd., M.Pd. Kehadiran unsur pemerintah daerah menjadi ruang untuk memperluas komunikasi sekaligus membuka peluang sinergi antara gerakan pendidikan NU dan pemangku kepentingan pendidikan di Sumenep.

 

Dari kalangan akademisi, dialog menghadirkan Direktur Pascasarjana Universitas Annuqayah, Dr. Damanhuri, serta Wakil Rektor UIN Madura, Prof. Muhammad Ali Al-Humaidy, M.Si.

 

Keduanya turut memberikan perspektif mengenai tantangan dunia pendidikan yang terus berubah. Pembahasan mencakup kesiapan lembaga menghadapi perkembangan teknologi, kebutuhan kompetensi generasi muda, serta pentingnya menjaga pendidikan tetap berpijak pada nilai keislaman dan ke-NU-an tanpa kehilangan daya saing.

 

Kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah unsur lembaga, badan otonom, dan Aswaja Center NU Kabupaten Sumenep. Keterlibatan berbagai unsur itu memperlihatkan upaya menempatkan pendidikan sebagai agenda kolektif organisasi.

 

LP Ma’arif PCNU Sumenep berharap hasil konsolidasi tidak berhenti sebagai diskusi di ruang pertemuan. Setelah forum tersebut, gagasan yang dibahas diharapkan diterjemahkan menjadi program konkret di masing-masing MWC NU.

 

Pengembangan jejaring pendidikan akan diarahkan dari tingkat PCNU, MWC NU hingga ranting. Di saat yang sama, lembaga pendidikan yang sudah ada akan diperkuat, sementara inovasi dan layanan pendidikan baru didorong agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.