Dari skema tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan nilai fantastis, mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.
Rinciannya, pada 2019 sebesar Rp48,9 miliar, tahun 2020 mencapai Rp37,6 miliar, kemudian melonjak menjadi Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Namun, alokasi hibah tersebut diduga tidak sepenuhnya berjalan sebagai mekanisme bantuan untuk masyarakat. KPK mengungkap adanya persyaratan pemberian commitment fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada pihak yang menginginkan pergeseran alokasi dana hibah antarangggota DPRD.
Para koordinator lapangan yang menyanggupi permintaan tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah.
Proposal yang telah disiapkan selanjutnya diserahkan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.