estoria.id – Ratusan jemaah Nahdlatul Ulama (NU) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (23/10/2026). Mereka menggelar Istigasah Kubro sekaligus memperingati Hari Santri Nasional, dengan satu tuntutan utama: mendesak KPK mengusut dugaan praktik suap atau risywah dalam pemilihan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.
Aksi tersebut dikoordinasikan Komite Pengawas dan Pengamanan Nahdlatul Ulama (KPKNU). Dalam pengaduan yang mereka suarakan, dua nama pejabat negara ikut disebut, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Koordinator KPKNU Muhammad Sholihin menegaskan, kedatangan mereka ke Gedung KPK merupakan upaya mendorong lembaga antirasuah agar tidak mengabaikan dugaan pelanggaran yang dinilai mencederai integritas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
“Dalam rangka Hari Santri Nasional, KPKNU datang ke KPK Republik Indonesia yang kedua kalinya untuk mendukung, menyokong agar KPK jangan ragu mengusut perkara ini. Kami meminta agar pihak-pihak yang diduga terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Sholihin.
Menurut Sholihin, dugaan persoalan bermula dari proses menjelang pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), forum yang memiliki kewenangan memilih Rais Aam PBNU. Ia mengklaim terdapat upaya memengaruhi pilihan sejumlah pengurus cabang dan wilayah NU sebelum proses pemilihan berlangsung.
