estoria.id – Dalam demokrasi, pergantian kekuasaan merupakan hal yang wajar. Namun, ketika dinamika politik mulai menyentuh posisi strategis dalam pemerintahan, persoalannya tidak lagi sebatas siapa yang bertahan dan siapa yang harus meninggalkan jabatan. Ada kepentingan yang lebih luas untuk diperhatikan, yakni bagaimana stabilitas pemerintahan, kepastian kebijakan, dan kehidupan ekonomi masyarakat tetap terjaga.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 10 November 2026 mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri membuka ruang diskusi tersebut. Persoalan ini muncul di tengah dinamika hukum dan politik mengenai persyaratan pencalonannya. Meski demikian, niat pengunduran diri belum dapat disamakan dengan keputusan pemberhentian secara resmi. Gibran juga menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum.
Bagi saya, persoalan ini menarik bukan semata-mata karena melibatkan jabatan wakil presiden, melainkan karena memperlihatkan betapa erat hubungan antara politik, hukum, dan ekonomi dalam kehidupan bernegara. Sering kali kita memandang persoalan politik sebagai urusan para elite, sementara ekonomi dianggap sebagai urusan pasar, pengusaha, dan masyarakat. Padahal, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.
Dinamika politik dapat memengaruhi arah kebijakan, kesinambungan program pemerintah, serta persepsi pelaku usaha terhadap kepastian ekonomi. Ketika situasi politik tidak memberikan kejelasan, sebagian investor dapat mengambil sikap menunggu. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian mengenai regulasi, anggaran, dan arah pembangunan sebelum menentukan keputusan investasi.
Tentu, tidak setiap dinamika politik otomatis menyebabkan gangguan ekonomi. Pasar juga dipengaruhi kondisi global, suku bunga, harga komoditas, dan berbagai faktor lainnya. Namun, ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat menjadi tambahan risiko bagi perekonomian.
Persoalannya kemudian bukan hanya bagaimana pemerintah menyelesaikan dinamika politik, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa proses tersebut tidak mengganggu kesinambungan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ada hal yang menurut saya lebih penting untuk diperhatikan. Ketika elite politik sibuk dengan persoalan kekuasaan, masyarakat tetap harus menjalankan kehidupannya. Petani tetap membutuhkan kepastian harga hasil panen. Nelayan tetap menghadapi ketidakpastian pendapatan. Pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan dan pasar. Pekerja membutuhkan kepastian pekerjaan dan penghasilan. Mereka tidak bisa menghentikan aktivitas ekonominya hanya karena situasi politik sedang mengalami dinamika.
Di sinilah kita perlu melihat persoalan politik dari sudut pandang yang lebih luas. Stabilitas pemerintahan bukan hanya penting untuk menjaga hubungan antarelite, tetapi juga untuk memastikan kebijakan ekonomi berjalan secara konsisten. Jika ketidakpastian politik berlarut-larut, risiko yang perlu diantisipasi adalah tertundanya pengambilan keputusan, terganggunya prioritas program, serta melemahnya kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Dampaknya dapat dirasakan oleh dunia usaha maupun masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan program pembangunan.
Karena itu, kepentingan rakyat tidak boleh ditempatkan sebagai urusan setelah persoalan politik selesai. Justru, setiap keputusan politik seharusnya mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekonominya.
Dalam persoalan Gibran, aspek hukum juga perlu mendapatkan perhatian. Jabatan publik bukan milik pribadi, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Apabila terdapat persoalan mengenai persyaratan jabatan, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh kejelasan, sementara semua pihak harus menghormati proses peradilan.
Hal ini penting karena kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Kepercayaan juga tumbuh dari keterbukaan, kepastian hukum, dan kesediaan pejabat mempertanggungjawabkan persoalan yang berkaitan dengan jabatannya. Masyarakat tentu memiliki hak untuk bertanya dan menyampaikan kritik. Namun, kritik juga perlu dibangun berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar keberpihakan politik.
Pada akhirnya, persoalan ini seharusnya mengingatkan kita bahwa politik tidak boleh hanya menjadi ruang perebutan dan pengelolaan kekuasaan. Ada kehidupan masyarakat yang harus tetap berjalan di tengah setiap dinamika pemerintahan. Mundur atau bertahan merupakan persoalan yang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Namun, apa pun keputusan yang diambil, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum, kesinambungan kebijakan, dan stabilitas ekonomi.
Kita perlu keluar dari kebiasaan memandang setiap persoalan politik hanya berdasarkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah proses tersebut tetap melindungi kepentingan publik. Sebab, ketika elite politik berhadapan dengan persoalan kekuasaan, rakyat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung konsekuensinya. Mereka memiliki persoalan yang jauh lebih mendasar: pekerjaan, pendapatan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan masa depan keluarga.
Demokrasi bukan sekadar memastikan siapa yang berhak menduduki jabatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses politik tidak mengorbankan kehidupan orang-orang yang seharusnya dilayani oleh kekuasaan.
*Penulis; Moh Naufal Abror
