ESTORIA – Sebuah video singkat yang beredar di media sosial mendadak memicu kemarahan publik. Rekaman itu menampilkan seorang anggota DPRD Jember yang diduga asyik bermain game di ponselnya sambil merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung—forum resmi yang seharusnya membahas isu krusial layanan kesehatan bagi masyarakat.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Senin, 11 Mei 2026, ketika Komisi D DPRD Jember menggelar rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan. Hadir dalam forum itu Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, BPJS Kesehatan, hingga para kepala puskesmas se-Kabupaten Jember. Namun di tengah pembahasan yang menyangkut kebutuhan dasar warga, sorotan justru tertuju pada perilaku seorang legislator yang tampak tenggelam dalam layar gawainya.
Dalam potongan video yang viral, anggota dewan itu terlihat berulang kali menggerakkan jari di ponselnya layaknya sedang bermain gim. Di saat bersamaan, ia juga memegang rokok, meski rapat berlangsung di ruang resmi dan bersifat formal. Adegan tersebut memicu gelombang kritik tajam dari warganet yang menilai sikap itu tidak pantas ditunjukkan oleh pejabat publik, terlebih dalam forum yang membahas layanan kesehatan.
Komentar sinis pun bermunculan. Akun @m.c_uqi menulis dalam bahasa Jawa, “Mulane akeh pengen dadi pejabat, wong kerjo penake koyo ngene,” yang berarti banyak orang ingin menjadi pejabat karena pekerjaannya dianggap “senyaman itu.” Nada serupa disampaikan akun @an_ordinary_menungso yang menyindir, “Lha emang itu kerjaannya kan? Baru tahu ya?” Kritik juga menyasar simbol yang dikenakan sang legislator. Akun @rkarnadinata menegur, “Lepas kopiahnya, Lek. Astaghfirullah.”
Hingga Selasa, 12 Mei 2026, unggahan video tersebut telah mengumpulkan ribuan tanda suka dan ratusan komentar. Publik menilai tindakan itu mencoreng etika pejabat publik dan menunjukkan minimnya keseriusan dalam membahas persoalan vital masyarakat.
Menanggapi polemik yang kian meluas, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf atas nama pimpinan lembaga. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku karena menyangkut etika institusi. “Kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf. Ini akan kami proses karena menyangkut etika lembaga DPRD,” ujarnya.
