estoria.id - Rencana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/08/2026), disebut sempat menghadapi berbagai kendala. Salah satunya berkaitan dengan transportasi massa aksi.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI 2026, Muhammad Hafidz Haernanda, mengungkapkan pihaknya menduga ada intimidasi terhadap sejumlah pengemudi Kopaja yang sebelumnya telah dipesan untuk mengangkut mahasiswa menuju lokasi aksi.
Menurut Hafidz, BEM UI telah memesan 24 unit Kopaja. Namun, seluruh armada tersebut mendadak tidak dapat digunakan.
Ia menyebut para pengemudi mendapat tekanan hingga ancaman kehilangan pekerjaan apabila tetap mengangkut massa BEM UI.
“Kami memesan total 24 Kopaja, tetapi semuanya tidak bisa. Driver-driver tersebut diintimidasi dengan ancaman pemecatan jika nekat menjemput kami, sehingga mereka disuruh membuat 1.001 alasan,” ujar Hafidz di sela-sela aksi.
Bukan hanya persoalan armada, Hafidz juga mengklaim intimidasi terjadi dalam berbagai bentuk terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aksi.
Ia menyebut sejumlah pengurus maupun anggota BEM dari berbagai perguruan tinggi mendapat ancaman pencabutan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Selain itu, muncul pula dugaan ancaman pencopotan jabatan dalam organisasi hingga pembentukan narasi yang mengaitkan rencana aksi dengan potensi tindakan anarkis.
Bagi BEM UI, situasi tersebut justru dinilai bertolak belakang dengan semangat kemerdekaan dan demokrasi yang diperjuangkan setelah Reformasi.
Hafidz menilai kebebasan menyampaikan pendapat semestinya menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, bukan justru dibatasi melalui tekanan maupun intimidasi.
“Kami sebagai generasi muda hidup di era pascareformasi yang menjamin kebebasan demokrasi. Namun kenyataannya, hak berekspresi justru dihalangi,” katanya.
Menurut dia, dugaan tekanan tersebut menjadi salah satu alasan BEM UI tetap menjalankan aksi dengan mengusung tema “Merebut Kemerdekaan”.
“Hal-hal seperti ini yang terus menggerus kemerdekaan. Karena itu, aksi kami hari ini mengusung tajuk ‘Merebut Kemerdekaan’,” imbuh Hafidz.
Sempat Terjadi Adu Mulut dengan Polisi
Situasi di lokasi aksi juga sempat memanas. Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, terlibat adu mulut dengan sejumlah anggota kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi.
Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 14.04 WIB ketika seorang polisi menghampiri sebuah mobil berwarna hitam dan diduga membentak pengemudinya.
Sejumlah mahasiswa UI yang berada di sekitar lokasi kemudian berusaha melerai. Mereka menarik polisi tersebut menjauh dari mobil.
Tak lama kemudian, dua anggota polisi lainnya datang ke lokasi. Salah satunya adalah Kombes Reynold EP Hutagalung.
Suasana sempat diwarnai teriakan mahasiswa yang meminta polisi bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya.
Fathimah bahkan secara langsung meminta Reynold mendengarkan tuntutan mahasiswa.
“Kita dengerin Bapak! Kita dengerin Bapak! Urusi tuh anak buahnya!” teriak Fathimah kepada Reynold.
Reynold kemudian mengatupkan kedua tangannya sebagai tanda permintaan maaf atas sikap anggotanya.
“Saya tanggung jawab! Saya tanggung jawab!” jawab Reynold.
Sekitar 1.000 Mahasiswa Turun ke Jalan
Aksi BEM UI bertajuk “Merebut Kemerdekaan” tersebut diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari UI dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengatakan sekitar 500 mahasiswa berasal dari UI, sementara sisanya merupakan peserta dari kampus lain.
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap kondisi pemerintahan dan kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
BEM UI menyoroti apa yang mereka anggap sebagai semakin kuatnya kolaborasi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menghasilkan kebijakan.
Yatalathof juga menilai cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur masih jauh dari kenyataan.
“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’ hanya omong kosong belaka,” ujar Yatalathof.
8 Tuntutan BEM UI
Melalui aksi tersebut, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
Kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketiga, mewujudkan reforma agraria sejati.
Keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Kelima, melakukan evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keenam, menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus mengembalikan otonomi daerah.
Ketujuh, menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Kedelapan, menghentikan represivitas serta intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil dan membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).
BEM UI menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai belum mendapatkan penyelesaian secara serius.
Di tengah klaim adanya intimidasi dan ketegangan dengan aparat, mahasiswa tetap turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka di ruang publik.
