"Klien kami adalah korban yang sedang mengurus sertifikat tanahnya. Kalau soal kepemilikan, itu persoalan perdata apabila ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya," ujarnya.
Zamrud juga mempertanyakan kedudukan hukum pihak yang membuat laporan dugaan pemalsuan tanda tangan. Ia menilai terdapat persoalan legal standing yang semestinya menjadi perhatian penyidik sebelum perkara diproses lebih jauh.
"Persoalannya, dalam laporan ini bukan orang yang memiliki legal standing untuk melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan. Tetapi biarlah itu menjadi kewenangan penyidik. Silakan diproses, tetapi prosesnya harus proporsional dan profesional," katanya.
Gelar Khusus di Polda Jatim Diduga Bocor ke Pelapor
Sorotan paling tajam diarahkan pada mekanisme penanganan perkara. Zamrud mengungkapkan bahwa menurut pihaknya, proses tersebut sebelumnya tidak dilakukan melalui gelar perkara sebagaimana mestinya.
