Atas dasar itu, pihaknya meminta agar penyidik kembali membuka dan menguji konstruksi perkara melalui gelar perkara. Mereka ingin mengetahui secara terang dasar penetapan tersangka terhadap kliennya, termasuk bukti-bukti yang menjadi landasan penyidikan.
"Kehadiran kami ke Polresta Sumenep hari ini ingin menanyakan sekaligus meminta gelar kembali. Seperti apa konstruksinya sehingga klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka?" tegasnya.
Tak hanya mempersoalkan status tersangka kliennya, kuasa hukum juga menagih perkembangan sejumlah laporan yang ditangani Unit Pidum dan Pidsus Polresta Sumenep.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen oleh pihak lain serta persoalan penyerobotan tanah. Namun, Zamrud menilai perkembangan penanganannya belum memberikan kepastian hukum bagi kliennya.
Menurut dia, kliennya justru berada dalam posisi dirugikan karena awalnya sedang mengurus sertifikat tanah. Persoalan kepemilikan tanah, kata dia, semestinya dibedakan dari dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.
