estoria.id – Penanganan perkara hukum di Polresta Sumenep kembali menjadi sorotan. Kali ini, kuasa hukum Zamrud Khan mempertanyakan keseriusan dan profesionalitas penyidik dalam menangani sejumlah laporan yang disebut telah bergulir sejak 2024, tetapi hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
Persoalan tersebut mencuat setelah tim kuasa hukum mendatangi Polresta Sumenep untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan perkara yang menjerat kliennya. Mereka mengaku belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai, meskipun perkara tersebut telah berlangsung cukup lama.
Kedatangan mereka bukan sekadar menanyakan perkembangan administrasi penyidikan. Lebih jauh, kuasa hukum mempertanyakan konstruksi hukum yang digunakan penyidik hingga kliennya turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan.
Padahal, menurut Zamrud Khan, pihaknya memperoleh informasi bahwa tanda tangan salah satu sekretaris desa dalam dokumen yang dipersoalkan justru diakui ditandatangani oleh Kepala Desa Talango bernama Adnan.
"Klien kami ini sebenarnya tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak melakukan rangkaian tindak pidana yang dituduhkan, seperti pemalsuan tanda tangan. Karena hal tersebut sudah diakui bahwa tanda tangan salah satu sekdes itu ditandatangani oleh kepala desa atas nama Adnan. Namun, entah bagaimana prosesnya, klien kami juga dikembangkan dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Zamrud, Senin (9/11/2026).
