Arif menilai, implementasi kebijakan yang responsif gender akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan daerah. Selain mampu memperkecil kesenjangan sosial, pendekatan tersebut juga akan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan penerapan Perda Pengarusutamaan Gender tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting agar substansi kebijakan tersebut dapat berjalan secara optimal.
"Implementasinya tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar substansi perda berjalan optimal," tegasnya.
Komitmen Bappeda Sumenep dalam mengawal penerapan pengarusutamaan gender pun mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, berhasil meraih penghargaan Gender Champions 2025 atas konsistensinya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa upaya Pemkab Sumenep dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif terus menunjukkan hasil nyata dan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang adil serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
