Tidak hanya soal dugaan penggunaan AI, makalah tersebut juga memunculkan polemik lain. Nama Presiden Prabowo Subianto tercantum sebagai salah satu penulis bersama sejumlah akademisi dari dalam maupun luar negeri. Hal ini memicu pertanyaan mengenai keterlibatan para pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, pemerintah memastikan telah melakukan penelusuran mendalam. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membenarkan bahwa dokumen tersebut sedang dalam proses investigasi.
Menurut Qodari, penyelidikan tidak hanya berfokus pada keaslian karya ilmiah, tetapi juga menelusuri kemungkinan pencatutan nama Presiden, akademisi, maupun institusi pendidikan yang disebut dalam makalah tersebut.
"Pemerintah kini berupaya mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen tersebut, termasuk motif di balik penggunaan nama tokoh dan lembaga tanpa izin resmi," katanya, Kamis (06/08/2026).
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kredibilitas karya ilmiah yang diklaim mendukung pengajuan nominasi Nobel Perdamaian 2026 bagi Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program strategis nasional yang selama ini menjadi andalan pemerintah.
