estoria.id – Intelektual Nahdlatul Ulama (NU), KH Ahmad Baso, melontarkan kritik tajam terhadap arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam lima tahun terakhir. Ia menilai mandat utama yang diberikan kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk membina dan mengembangkan jam’iyah NU justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Baso dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertajuk Muktamar NU untuk Semua yang digelar di Kafe Trisnoku, Jakarta Pusat, Jumat (07/08/2026).
Menurut Ahmad Baso, saat KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam PBNU, terdapat amanah besar yang harus dijalankan, yakni memperkuat pembinaan serta pengembangan organisasi demi kemajuan kehidupan keagamaan dan sosial warga NU.
Namun, ia menilai realitas yang terjadi selama masa kepemimpinan tersebut justru berbanding terbalik dengan harapan yang diberikan para ulama dan warga nahdliyin.
Ahmad Baso menyebut berbagai program organisasi lebih banyak diarahkan untuk membangun relasi dan akses di tingkat elite. Bahkan, ia menyinggung keterlibatan PBNU dalam berbagai isu strategis, termasuk sektor pertambangan, yang dinilai membuat perhatian terhadap kebutuhan jamaah semakin berkurang.
“Program-program yang menyentuh langsung jamaah nyaris tidak terlihat. Fokus organisasi bergeser ke urusan yang lebih berorientasi ke atas,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ahmad Baso juga menilai fungsi pembinaan dan pengembangan organisasi mengalami kemunduran. Ia secara tegas menyebut kedua aspek tersebut gagal dijalankan secara optimal selama lima tahun terakhir.
Dalam kritiknya, ia turut menyoroti dinamika internal PBNU yang menurutnya lebih banyak dipengaruhi kelompok tertentu. Kondisi tersebut, kata dia, membuat organisasi cenderung lebih mempercayai pihak luar dibanding kader dan sumber daya internal yang selama ini menjadi kekuatan utama NU.
Bagi Ahmad Baso, situasi tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari khittah atau garis perjuangan organisasi yang telah diwariskan para pendiri NU.
Ia mengingatkan kembali pesan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari yang menempatkan NU sebagai wadah perjuangan untuk memperbaiki persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Amanah itu, menurutnya, harus menjadi pijakan utama setiap pemimpin NU dalam menjalankan organisasi.
“NU didirikan untuk melakukan perbaikan dalam urusan agama dan kemasyarakatan. Itu yang harus menjadi orientasi utama,” katanya.
Menjelang Muktamar ke-35 NU, Ahmad Baso pun mengajak warga nahdliyin untuk lebih cermat dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan. Ia menegaskan bahwa pemimpin yang dinilai tidak menjalankan amanah organisasi seharusnya tidak kembali diberikan mandat.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata soal kontestasi politik organisasi, melainkan menyangkut tanggung jawab moral terhadap amanah yang telah dipercayakan oleh warga NU.
“Jangan lagi memilih pemimpin yang tidak menjalankan amanah organisasi. Ini menjadi catatan penting bagi seluruh warga NU menjelang muktamar,” tegasnya.
