estoria.id - Aksi “Ganyang Jerebu” di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, berubah menjadi panggung kritik keras terhadap pemerintah Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam video yang diunggah akun TikTok @haramalaysia pada Sabtu (5/9/2026), sejumlah peserta aksi menyuarakan keresahan atas kabut asap yang kembali melanda kawasan dan menuntut pemerintah Indonesia bertindak terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Salah satu orasi yang mencuri perhatian disampaikan seorang siswa bernama Luqman. Dengan nada tinggi, ia secara langsung menyentil Prabowo.
“Saya tengok tadi dalam media sosial. Gak usah sok ngatur, gak usah sok pintar. Kalau pintar kenapa bukan jadi presiden? Hay Prabowo,” ujar Luqman dalam orasinya.
Ia kemudian menegaskan bahwa kehadiran mereka di depan kantor perwakilan Indonesia bukan untuk mencari permusuhan dengan rakyat Indonesia.
Menurut Luqman, aksi tersebut dilakukan karena persoalan udara telah menyentuh kebutuhan paling dasar manusia.
“Kami berkumpul hari ini demi rakyat. Bayangkan kita perlu berkumpul hanya untuk udara yang segar,” katanya.
Pernyataan Luqman kemudian ditutup dengan seruan yang jauh lebih keras.
“Goblok, Prabowo,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa peserta aksi tidak akan berhenti menyuarakan tuntutan, terutama ketika persoalan pencemaran udara dianggap menyangkut hak dasar masyarakat.
“Jangan kerana pemerintah yang zalim, kita perlu berkumpul. Kami tak akan penat berkumpul, berdemonstrasi demi hak asasi, sekecil-kecil udara,” ujarnya.
Tak hanya Luqman, kritik juga disampaikan seorang siswi bernama Siriani dari Liga Mahasiswa Universiti Malaya. Dalam pidatonya, Siriani menekankan bahwa persoalan jerebu tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah lingkungan.
“Hari ini kita berkumpul di sini bukan kerana kita mahu bermusuh sesama rakyat Indonesia. Kita berada di sini kerana kita mahu bernafas,” kata Siriani.
Ia menyebut jerebu sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Terlebih, asap akibat kebakaran hutan dan pembakaran lahan dapat melintasi batas negara.
“Jerebu ini bukan sekadar masalah alam sekitar tetapi ia juga masalah kesihatan dan keselamatan. Dan apabila asap merentasi sempadan ia menjadi satu masalah yang memerlukan pertanggungjawaban serantau,” ujarnya.
Siriani juga menyinggung dampak jerebu yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Sarawak. Menurutnya, kondisi yang memburuk hingga memunculkan langkah-langkah darurat menunjukkan bahwa pencemaran udara bukan persoalan sepele.
“Setiap tahun rakyat Malaysia, Indonesia dan negara-negara jiran terpaksa menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan, pembakaran tanah,” katanya.
Dari persoalan udara, tuntutan kemudian diarahkan kepada pemerintah Indonesia.
“Sampai bila rakyat yang tidak bersalah perlu membayar harga untuk kegagalan pihak yang bertanggungjawab?” kata Siriani.
Ia meminta pemerintah Indonesia membuka informasi mengenai pihak yang berada di balik persoalan kebakaran dan pencemaran asap serta tidak berhenti pada penanganan dampak.
“Kami mahu tindakan. Kerajaan Indonesia harus dedahkan siapa yang bertanggungjawab. Siasat syarikat-syarikat yang terlibat dan ambil tindakan terhadap mereka,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo Subianto maupun pemerintah Indonesia terkait pernyataan dan tuntutan yang disampaikan peserta aksi di depan KBRI Kuala Lumpur tersebut.
