estoria.id - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) membangun marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta sistem tersebut tidak sekadar menjadi sarana digital untuk mencatat transaksi, tetapi benar-benar digunakan untuk membenahi tata kelola pengadaan bahan pangan MBG.
Netty mengingatkan, marketplace yang tengah disiapkan BGN jangan sampai justru melahirkan persoalan baru berupa monopoli pemasok.
“Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” ujar Netty, Kamis (17/9/2026).
Menurut Netty, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan BGN adalah mekanisme penjual terverifikasi atau verified seller. Proses verifikasi pemasok, kata dia, harus dilakukan secara terbuka dan objektif agar tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemasok berskala besar.
Ia menilai pelaku usaha lokal harus memperoleh kesempatan yang sama untuk masuk dalam rantai pasok MBG.
“Petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal harus mendapatkan akses yang adil. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dalam rantai pasok MBG yang nilainya sangat besar,” tegas politikus PKS tersebut.
Bagi Netty, persoalan marketplace MBG tidak berhenti pada transparansi harga. Sistem tersebut juga perlu dibangun agar mampu melacak asal-usul bahan pangan, rekam jejak pemasok hingga standar kualitas produk yang dibeli.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada harga. Sistem idealnya juga mampu menelusuri asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, dan standar kualitasnya. Kita harus memastikan pengawasan dimulai sejak dari hulu,” katanya.
Jangan Samakan Kondisi Semua Daerah
Netty juga menyoroti perbedaan kondisi rantai pasok pangan di setiap wilayah Indonesia.
Menurutnya, harga bahan pangan maupun biaya distribusi tidak selalu sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena itu, sistem pengadaan MBG harus mempertimbangkan karakteristik pasar lokal.
“Harga bahan pangan dan biaya logistik berbeda-beda. Karena itu marketplace harus berbasis kondisi pasar daerah dan tidak menggunakan pendekatan yang menyamaratakan semua wilayah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa lembaganya sedang menyiapkan marketplace untuk pengadaan bahan baku MBG. Sistem ini dirancang untuk mengurangi potensi kecurangan dalam proses belanja bahan pangan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono menyebut sistem digital tersebut diharapkan dapat membuat proses pembelian lebih mudah diawasi, termasuk terkait lokasi pembelian, harga hingga transaksi bahan baku.
“Jadi belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diaku tinggi, diaku bagus, supaya dia ngambil untung dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Marketplace tersebut masih dalam tahap pengkajian dan ditargetkan rampung sekitar akhir September atau awal Oktober 2026.
BGN berencana mengadopsi mekanisme yang digunakan dalam Sistem Informasi Pengadaan (SIP) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, pemasok bahan baku akan diwajibkan melalui mekanisme verified seller dengan proses verifikasi melalui asosiasi.
Sudaryono memberikan contoh penerapannya di daerah. SPPG di Mojokerto nantinya akan diprioritaskan membeli telur dari pemasok yang berada di wilayah tersebut. Pembelian dari luar kabupaten baru diperbolehkan apabila bahan yang dibutuhkan tidak tersedia di daerah setempat.
“Kalau di dalam kabupatennya enggak ada barangnya, gimana? Baru dia boleh menyebrang,” kata Sudaryono.
