estoria.id – Polemik pengelolaan keuangan warga Perumahan Grand Symphony, Jalan Raya Gapura, Desa Paberasan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kian memanas. Persoalan yang semula berkutat pada dugaan ketidakberesan administrasi keuangan kini berkembang menjadi tuntutan pertanggungjawaban atas penggunaan dana warga yang diduga mencapai puluhan juta rupiah.
Sejumlah transaksi keuangan dalam pengelolaan kas paguyuban diduga tidak tercatat secara transparan. Temuan tersebut mencuat setelah warga melakukan pemeriksaan silang antara laporan keuangan bendahara dengan rekening koran resmi paguyuban.
Hasil pencocokan dokumen untuk periode Juni 2024 hingga Mei 2026 menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai tidak bisa dipandang sebagai persoalan administrasi biasa.
Mulai dari transaksi yang tidak masuk pembukuan, perbedaan saldo dalam jumlah besar, pengeluaran tanpa nota maupun kuitansi, hingga pemindahan dana kas ke rekening pribadi pengurus. Sejumlah dana yang dipersoalkan bahkan disebut baru dikembalikan beberapa waktu setelah transaksi dilakukan.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah pertemuan yang digelar pada Minggu (8/11/2026) malam. Dalam pertemuan itu, Bendahara Paguyuban Perumahan Grand Symphony, Wajaj Bahaun, disebut telah mengakui penggunaan dana warga untuk kepentingan simpan pinjam.
Adiyatma Nitisaputra mengungkapkan, uang tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan simpan pinjam, tetapi juga ditransfer ke rekening pribadi maupun rekening istrinya.
“Garis besarnya itu dia mengakui semua,” kata Adi, Senin (9/11/2026).
Namun, pengakuan tersebut belum membuat persoalan dianggap selesai. Warga masih menunggu jawaban yang lebih konkret mengenai ke mana saja dana itu digunakan, berapa jumlah yang harus dikembalikan, serta kapan pengembaliannya dilakukan.
Menurut Adi, warga sebenarnya berharap pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pengembalian dana, terutama uang yang berkaitan dengan proyek paving dan pemasangan CCTV.
Terlebih, sejumlah pengeluaran proyek tersebut disebut memiliki nota maupun bukti transaksi yang seharusnya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan.
Sayangnya, pembahasan berlangsung alot. Keinginan sebagian pihak untuk segera mengakhiri persoalan belum sejalan dengan tuntutan warga yang masih meminta kejelasan mengenai pengembalian uang.
Adi menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa dianggap tuntas hanya dengan pengakuan. Apalagi, warga di lingkungan Cendana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek disebut belum seluruhnya menerima pertanggungjawaban.
“Saya masih menunggu warga. Kalau warga Simponi mengikhlaskan dan menganggap tidak masalah, saya bisa memahami. Tetapi saya masih menunggu sikap warga Cendana,” ujarnya.
Tak berhenti pada tuntutan pengembalian uang, Adi juga meminta Bahun membuat video pernyataan terbuka. Isinya harus mencakup pengakuan penggunaan dana, penjelasan mengenai pemindahan uang ke rekening pribadi maupun rekening istrinya, serta permintaan maaf kepada seluruh warga Blok Symphony dan Cendana.
Bagi Adi, pernyataan terbuka tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus mencegah munculnya penyangkalan di kemudian hari.
Developer Absen, Mediasi Dipertanyakan
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah ketidakhadiran Owner PT Grand Symphony, Entry Lesmana, dalam pertemuan tersebut.
Padahal, kehadiran pemilik pengembang itu sebelumnya diharapkan dapat menjadi jembatan penyelesaian konflik antara warga dan pengurus paguyuban.
Adi bahkan mengaku menerima informasi dari salah seorang warga bahwa ketidakhadiran Entry disebut atas permintaan Ketua Paguyuban Perumahan Grand Symphony, Shobiis Asror.
Informasi tersebut masih sebatas keterangan yang diterima Adi dari warga dan belum terkonfirmasi secara independen.
Kepercayaan Terkikis, Warga Mulai Tahan Iuran
Polemik pengelolaan keuangan tersebut kini mulai berdampak terhadap kepercayaan warga. Sejumlah penghuni disebut memilih menahan pembayaran iuran lingkungan sampai ada kejelasan mengenai selisih kas dan pengembalian dana.
Sikap tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar perdebatan internal pengurus, melainkan telah menyentuh kepercayaan warga terhadap transparansi pengelolaan uang bersama.
“Warga kayaknya masih belum mau membayar iuran lagi sebelum ada kejelasan. Selisih kas itu harus dikembalikan,” ungkap Adi.
Adi mengatakan, pihaknya masih akan kembali berembuk dengan sejumlah warga, termasuk tokoh yang lebih senior, untuk menentukan langkah selanjutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi estoria.id telah berupaya menghubungi pihak Developer PT Grand Symphony, Entry Lesmana, serta Bendahara Paguyuban Perumahan Grand Symphony, Wajaj Bahaun, guna meminta klarifikasi dan penjelasan terkait polemik pengelolaan serta penggunaan dana warga tersebut. Namun, upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi belum mendapat tanggapan atau respons dari kedua pihak.
