estoria.id - Peta politik nasional mendadak diguncang kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu disebut telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026) sore.
Kabar tersebut diungkapkan oleh seseorang yang disebut sebagai orang dekat Gibran. Dikutip dari CNN Indonesia, sumber tersebut membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata sumber tersebut.
Jika kabar ini terkonfirmasi, keputusan Gibran mundur menjadi babak baru dalam dinamika politik pemerintahan Prabowo-Gibran. Terlebih, langkah tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap posisi orang nomor dua di Indonesia itu semakin menguat di parlemen.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah politik tersebut diarahkan untuk membuka jalan menuju proses pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Pengusulan HMP itu disampaikan dalam pertemuan terbatas yang melibatkan perwakilan lintas fraksi. Pertemuan tersebut juga dihadiri dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.
Dukungan datang dari sejumlah partai politik dengan komposisi yang cukup besar. PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, NasDem 19 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang.
Di balik manuver parlemen tersebut, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang terus dipersoalkan.
Sejumlah fraksi menilai terdapat persoalan mendasar terkait pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pandangan itu merujuk pada dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA miliknya.
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Tekanan politik itu bukan muncul secara tiba-tiba. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran juga dikabarkan telah menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam sebuah pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait persoalan yang tengah dihadapinya. Salah satu arahan Presiden adalah agar dirinya tidak menyerah menghadapi persoalan hukum tersebut.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
