estoria.id - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri dan menyasar Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut tanpa kompromi, termasuk menjatuhkan hukuman paling berat kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Safaruddin secara terbuka mendesak penyidik menerapkan pasal makar terhadap empat orang yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
Tak hanya itu, ia bahkan meminta keempatnya dijerat Pasal 191 KUHP yang menurutnya memuat ancaman pidana mati.
Namun, bagi Safaruddin, penanganan perkara ini tidak cukup hanya dengan memproses orang-orang yang berada di lapisan bawah. Ia menilai penegakan hukum harus dimulai dari pihak yang diduga memegang kendali atau berada di posisi komando.
Ia juga meminta agar pimpinan yang diduga terlibat terlebih dahulu menjalani pemeriksaan melalui mekanisme sidang etik.
