estoria.id – Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat menyikapi dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 6 Semarang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang menjadi penyedia makanan resmi dihentikan sementara operasionalnya sambil menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium.
Insiden yang terjadi pada Jumat (31/07/2026) itu dilaporkan menyebabkan 707 orang mengalami gangguan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, korban terdiri dari 693 siswa dan 14 guru yang mengeluhkan gejala seperti pusing, mual, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi menu MBG.
Sebagian besar korban menjalani penanganan medis di rumah sakit maupun puskesmas. Namun, menurut Kepala BGN Sudaryono, kondisi para pasien kini mulai membaik.
"Yang dirawat sekitar 13 orang, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Alhamdulillah setelah kami tinjau langsung, kondisi mereka sudah berangsur membaik," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Sabtu (01/08/2026).
Selain membekukan operasional SPPG Karangturi, BGN juga mengeluarkan surat peringatan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG tersebut, mulai dari mitra pelaksana, yayasan, pengelola SPPG hingga koordinator kecamatan.
Langkah itu diambil sebagai bentuk tindakan awal sembari menunggu hasil penyelidikan menyeluruh.
Dugaan Penyebab Masih Didalami
Sudaryono menjelaskan, tim investigasi BGN masih bekerja untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan baru dapat diketahui dalam waktu lima hingga tujuh hari kerja.
Investigasi awal mengarah pada dugaan adanya masalah pada beberapa bahan makanan, seperti daun singkong dan bumbu rendang, serta kemungkinan makanan dimasak terlalu lama sebelum didistribusikan kepada siswa.
Meski demikian, BGN menegaskan belum menarik kesimpulan akhir sebelum seluruh hasil uji laboratorium diterima.
BGN Tegaskan Tak Ada Toleransi
Sudaryono menegaskan BGN akan bertindak tegas apabila nantinya ditemukan adanya unsur kelalaian dalam proses penyediaan makanan.
Menurutnya, setiap pelanggaran terhadap standar keamanan pangan akan langsung dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau nanti terbukti ada kelalaian, kami akan melakukan suspend terhadap SPPG yang terkait sambil menunggu hasil evaluasi dan tindak lanjut," tegasnya.
Terapkan Kebijakan Zero Tolerance
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap seluruh bentuk pelanggaran dalam Program MBG, baik yang berkaitan dengan keamanan pangan maupun praktik penyimpangan lainnya.
Ia memastikan tidak ada kompromi terhadap kasus keracunan makanan ataupun dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Sebagai langkah pencegahan, BGN mempercepat penerapan sistem digital yang akan mencatat seluruh proses produksi makanan, mulai dari waktu memasak, jenis menu, bahan baku, hingga penggunaan bumbu. Sistem tersebut diharapkan mampu memudahkan pengawasan apabila terjadi insiden serupa.
Selain itu, seluruh dapur MBG diwajibkan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin. Kepala dapur diminta memastikan seluruh petugas mematuhi aturan kebersihan, termasuk mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, serta memakai masker saat mengolah makanan.
