estoria.id - Di tengah rentetan kasus dugaan keracunan massal yang masih membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah tetap menyiapkan anggaran jumbo untuk melanjutkan program unggulan tersebut pada 2027. Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp240 triliun dengan target menjangkau sekitar 70 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, angka tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan untuk disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi program yang sedang berjalan.
“Rp240 triliun sementara, nanti kita lihat lagi,” kata Zulkifli Hasan usai menghadiri konferensi pers Rancangan APBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Meski demikian, besarnya anggaran yang disiapkan memunculkan perhatian publik. Pasalnya, program MBG dalam beberapa bulan terakhir terus diterpa berbagai persoalan, mulai dari standar keamanan pangan, kualitas distribusi, hingga munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan massal di berbagai daerah.
Zulhas mengakui pemerintah saat ini masih fokus melakukan pembenahan tata kelola MBG. Salah satu perhatian utama adalah peningkatan standar keamanan pangan, kebersihan, dan sanitasi di ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat produksi dan distribusi makanan program tersebut.
Menurutnya, sekitar 7.000 SPPG masih dalam proses peningkatan standar, terutama terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah memberikan waktu bagi unit yang belum memenuhi ketentuan untuk melakukan perbaikan.
“Yang belum memenuhi standar diberikan waktu untuk menyelesaikan persyaratan. Kalau tetap tidak memenuhi, operasionalnya bisa dihentikan,” tegasnya.
Meski masih menjalani proses penataan, pemerintah memperkirakan jumlah penerima manfaat MBG pada 2027 tetap berada di kisaran 70 juta orang.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengungkapkan bahwa anggaran MBG tahun 2026 telah mengalami efisiensi. Dari pagu awal Rp268 triliun, anggaran sementara dipangkas menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun angka tersebut juga belum final karena masih menunggu hasil evaluasi tata kelola program.
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan efisiensi dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Masih ada sejumlah penyesuaian yang sedang dilakukan agar penggunaan APBN benar-benar sesuai kebutuhan program,” ujarnya.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan, pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi terhadap sekitar 39 ribu sekolah yang menjadi sasaran MBG. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran serta jumlah penerima manfaat yang lebih akurat.
Menurut Agustina, arahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan penerima manfaat, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan program.
Evaluasi yang dilakukan mencakup kualitas makanan dan susu, proses pengemasan, distribusi, hingga penyimpanan bahan pangan. Langkah itu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus yang berpotensi membahayakan kesehatan peserta program.
Sorotan terhadap MBG kembali menguat setelah ratusan pelajar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan yang disediakan melalui program tersebut. Sedikitnya 265 siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan, mulai dari gatal-gatal hingga rasa tidak nyaman di mulut setelah mengonsumsi menu MBG pada Kamis (13/08/2026).
Insiden tersebut mendorong pemerintah menghentikan sementara operasional dapur penyedia makanan serta mencopot penanggung jawab pelaksanaannya untuk kepentingan investigasi.
Kasus serupa juga sebelumnya terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Sedikitnya 527 orang dilaporkan mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Peristiwa itu menjadi salah satu insiden terbesar sejak program tersebut diluncurkan.
