estoria.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti perubahan pola konflik yang terjadi di Papua. Menurutnya, kekerasan di wilayah tersebut kini tidak lagi semata-mata berupa kontak senjata antara kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan aparat TNI-Polri.
Pigai justru mengaku terkejut dengan munculnya pola baru ketika warga sipil turut menjadi korban penembakan. Ia menilai perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran karakter perlawanan di Papua.
Hal itu disampaikan Pigai saat berbicara mengenai situasi Papua di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
"Lalu, yang mengagetkan saya, sebagai orang yang menulis secara detail tentang sejarah Papua, pola gerakan akhir-akhir ini sudah geser tidak sebatas revolusioner bersenjata, yaitu OPM melawan TNI-Polri, dulu warga sipil biasa aja, tidak pernah ditembak," ujar Pigai.
Menurut Pigai, perubahan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena konflik mulai dikaitkan dengan identitas ras, etnik, suku, hingga agama.
Ia khawatir sentimen identitas yang masuk ke dalam konflik Papua dapat memperlebar jarak antarkelompok masyarakat dan memicu perpecahan yang lebih dalam.
"Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua geser ke perlawanan atas dasar rasisme, etnik, dan ras, maka ini tidak bisa dianggap remeh," katanya.
Pigai juga menyinggung adanya serangan terhadap warga pendatang di Papua. Ia mengingatkan agar kejadian yang melibatkan kelompok masyarakat berbeda tidak dianggap sebagai bagian yang biasa dari konflik.
"Jangan anggap perbedaan konflik yang sekarang terjadi di Papua, yang orang TPN-OPM menyerang suku pendatang, itu dianggap biasa. Kita khawatir itu menjadi pola baku di Papua dan mengental," ujar Pigai.
Memetakan Perubahan Konflik Papua
Pigai kemudian menjelaskan bahwa pola perlawanan di Papua mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Ia menyebut, pada era 1960-an, perlawanan lebih banyak berlangsung secara sporadis melalui aksi bersenjata. Gerakan tersebut, kata dia, hanya terjadi di sejumlah titik.
"Jadi, tahun 1960-an itu gerakan perlawanan di Papua itu hanya satu pola, yaitu angkat senjata tapi sporadis, cuma satu dua titik saja," ucapnya.
Menurut Pigai, pola tersebut bertahan hingga memasuki era Reformasi pada 1998-1999. Setelah itu, bentuk gerakan berkembang dan tidak lagi hanya mengandalkan perlawanan bersenjata.
"Dari tahun 60-an ini berlangsung sampai tahun 1998 dan 1999 waktu reformasi. Jadi yang tadinya pola gerakan perlawanan yang bersifat sporadis dan revolusioner, yaitu hanya sebatas angkat senjata perlawanan senjata tapi tidak besar tersebut mengalami perubahan," kata dia.
Pigai menyebut munculnya kalangan intelektual yang membawa isu Papua melalui jalur diplomasi menjadi salah satu perkembangan berikutnya.
Isu Papua kemudian semakin meluas ke tingkat internasional. Sejumlah organisasi internasional serta kelompok parlemen internasional disebut turut membawa persoalan Papua ke forum global.
"Yang pertama adalah revolusi senjata, yang kedua adalah revolusi dan diplomasi, yang ketiga muncul internasionalisasi. Yang keempat adalah sistem klandestin," ujar Pigai.
Dengan perkembangan tersebut, Pigai menilai dinamika konflik Papua kini memiliki pola yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Ia secara khusus mengingatkan agar kekerasan yang menyasar masyarakat berdasarkan identitas tidak dibiarkan berkembang menjadi pola yang menetap di tengah masyarakat.
