estoria.id – Penanganan perkara hukum di Polresta Sumenep kembali menjadi sorotan. Kali ini, kuasa hukum Zamrud Khan mempertanyakan keseriusan dan profesionalitas penyidik dalam menangani sejumlah laporan yang disebut telah bergulir sejak 2024, tetapi hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
Persoalan tersebut mencuat setelah tim kuasa hukum mendatangi Polresta Sumenep untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan perkara yang menjerat kliennya. Mereka mengaku belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai, meskipun perkara tersebut telah berlangsung cukup lama.
Kedatangan mereka bukan sekadar menanyakan perkembangan administrasi penyidikan. Lebih jauh, kuasa hukum mempertanyakan konstruksi hukum yang digunakan penyidik hingga kliennya turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan.
Padahal, menurut Zamrud Khan, pihaknya memperoleh informasi bahwa tanda tangan salah satu sekretaris desa dalam dokumen yang dipersoalkan justru diakui ditandatangani oleh Kepala Desa Talango bernama Adnan.
"Klien kami ini sebenarnya tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak melakukan rangkaian tindak pidana yang dituduhkan, seperti pemalsuan tanda tangan. Karena hal tersebut sudah diakui bahwa tanda tangan salah satu sekdes itu ditandatangani oleh kepala desa atas nama Adnan. Namun, entah bagaimana prosesnya, klien kami juga dikembangkan dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Zamrud, Senin (9/11/2026).
Atas dasar itu, pihaknya meminta agar penyidik kembali membuka dan menguji konstruksi perkara melalui gelar perkara. Mereka ingin mengetahui secara terang dasar penetapan tersangka terhadap kliennya, termasuk bukti-bukti yang menjadi landasan penyidikan.
"Kehadiran kami ke Polresta Sumenep hari ini ingin menanyakan sekaligus meminta gelar kembali. Seperti apa konstruksinya sehingga klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka?" tegasnya.
Tak hanya mempersoalkan status tersangka kliennya, kuasa hukum juga menagih perkembangan sejumlah laporan yang ditangani Unit Pidum dan Pidsus Polresta Sumenep.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen oleh pihak lain serta persoalan penyerobotan tanah. Namun, Zamrud menilai perkembangan penanganannya belum memberikan kepastian hukum bagi kliennya.
Menurut dia, kliennya justru berada dalam posisi dirugikan karena awalnya sedang mengurus sertifikat tanah. Persoalan kepemilikan tanah, kata dia, semestinya dibedakan dari dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.
"Klien kami adalah korban yang sedang mengurus sertifikat tanahnya. Kalau soal kepemilikan, itu persoalan perdata apabila ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya," ujarnya.
Zamrud juga mempertanyakan kedudukan hukum pihak yang membuat laporan dugaan pemalsuan tanda tangan. Ia menilai terdapat persoalan legal standing yang semestinya menjadi perhatian penyidik sebelum perkara diproses lebih jauh.
"Persoalannya, dalam laporan ini bukan orang yang memiliki legal standing untuk melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan. Tetapi biarlah itu menjadi kewenangan penyidik. Silakan diproses, tetapi prosesnya harus proporsional dan profesional," katanya.
Gelar Khusus di Polda Jatim Diduga Bocor ke Pelapor
Sorotan paling tajam diarahkan pada mekanisme penanganan perkara. Zamrud mengungkapkan bahwa menurut pihaknya, proses tersebut sebelumnya tidak dilakukan melalui gelar perkara sebagaimana mestinya.
Bahkan, ia menyebut telah dilakukan gelar perkara khusus di Polda Jawa Timur. Namun, hasil gelar tersebut justru diduga bocor kepada pihak pelapor melalui penyidik Unit Pidum Polresta Sumenep.
Dugaan kebocoran informasi itu dinilai menjadi persoalan serius karena menyangkut independensi dan netralitas aparat dalam menangani perkara.
"Sudah dilakukan gelar khusus di Polda Jatim. Tetapi apa hasilnya? Hasil gelar perkara ini justru dibocorkan oleh penyidik Unit Pidum kepada pelapor. Inilah yang kami nilai sebagai bentuk ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyidik Polresta Sumenep dalam memproses persoalan ini," bebernya.
Zamrud mengingatkan bahwa institusi Polri saat ini tengah menghadapi tuntutan pembenahan dan pembersihan internal. Karena itu, ia meminta Polresta Sumenep tidak justru memunculkan polemik baru akibat penanganan perkara yang dinilai tidak transparan.
"Yang perlu diingatkan, Polresta Sumenep harus memahami bahwa situasi saat ini institusi Polri sedang dalam proses pembersihan. Jangan sampai Polres Sumenep yang sudah naik menjadi Polresta justru menjadi persoalan dan polemik nantinya. Dampaknya tentu bukan hanya kepada penyidik, tetapi juga kepada pimpinan Polresta Sumenep," tandasnya.
Dalam kunjungan tersebut, tim kuasa hukum mengaku telah ditemui Kasat Reskrim Polresta Sumenep. Menurut Zamrud, pihak kepolisian menyampaikan akan segera menindaklanjuti persoalan yang mereka ajukan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Kasi Humas Polresta Sumenep Ipda Ach. Ardan belum memberikan penjelasan substantif. Humas hanya menyampaikan akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kasat Reskrim.
"Saya komunikasikan dulu dengan Kasat, nanti by telepon saja," jawabnya singkat saat dikonfirmasi sejumlah awak media.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polresta Sumenep mengenai substansi keberatan kuasa hukum, dasar penetapan tersangka terhadap klien Zamrud, maupun perkembangan laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah.
