estoria.id - Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2026. Hingga penghujung Oktober, uang yang berhasil dihimpun dari sektor perpajakan baru mencapai Rp1.796,8 triliun. Artinya, masih ada Rp514 triliun yang harus dikejar hanya dalam waktu dua bulan.

 

Besarnya kekurangan tersebut membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bekerja ekstra pada November dan Desember. Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun mulai meminta dukungan masyarakat dan media agar target penerimaan negara dapat terpenuhi.

 

Dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil mengungkapkan bahwa total pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 baru mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target.

 

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sebesar Rp590,1 triliun hingga akhir tahun. Dari jumlah itu, sektor pajak menjadi penyumbang kekurangan terbesar, yakni Rp514 triliun.

 

“Seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun,” kata Suahasil.

 

Ia berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. Menurutnya, penerimaan tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja negara.

 

“Karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.

 

Berdasarkan laporan Kemenkeu, penerimaan pajak baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Pemerintah sendiri memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang tahun ini mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target.

 

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Berbeda dengan dua sektor tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru sudah melampaui sasaran dengan realisasi Rp551,8 triliun atau 120,2 persen.

 

Suahasil menyebut capaian PNBP turut ditopang sejumlah penerimaan, termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

 

“PNBP sudah di atas target, ini karena beberapa PNBP termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus BI. Kita lihat pencapaian target akhir tahun moga-moga bisa kita penuhi (semua),” tuturnya.

 

DJP Siapkan Langkah Ekstra

 

Di tengah waktu yang semakin sempit, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan tidak akan tinggal diam. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya bakal mengerahkan berbagai langkah tambahan untuk mendongkrak penerimaan dalam dua bulan terakhir.

 

Sejumlah sektor ekonomi telah dipetakan sebagai sumber potensial penerimaan, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, hingga sektor digital.

 

DJP juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak agar tidak terjadi ketimpangan antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan digital.

 

“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya. Sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital,” jelas Bimo.

 

Selain pengawasan, pemerintah menyiapkan pemeriksaan pajak, penegakan hukum, penanganan bukti permulaan, hingga penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

 

Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui pemanfaatan data lintas lembaga. DJP akan mengoptimalkan informasi dari sektor keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, pemerintah daerah, asosiasi, hingga pelaku bisnis untuk menguji kesesuaian data dalam sistem Coretax.

 

“Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun nonperbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” ungkapnya.

 

DPR Ingatkan Jangan Bebani UMKM

 

Di sisi lain, optimisme pemerintah untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak mendapat catatan dari DPR RI.

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai target penerimaan pajak tahun ini berpotensi kembali meleset. Ia berkaca pada pengalaman 2025, ketika pemerintah mengalami kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sekitar Rp271 triliun.

 

Menurutnya, kekurangan penerimaan tahun ini masih berpeluang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, mengejar kekurangan hingga mendekati Rp500 triliun bukan pekerjaan ringan.

 

“Kami optimis, mendekati Rp500 triliun. Kalau melampaui cukup berat,” kata Ecky.

 

Ia mengingatkan bahwa pada Desember 2025, DJP pernah membukukan penerimaan sekitar Rp287 triliun. Karena itu, kinerja penerimaan pada November dan Desember tahun ini akan menjadi penentu besar dalam menekan potensi kekurangan pajak.

 

Ecky menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menggali penerimaan dari wajib pajak yang selama ini belum tersentuh secara maksimal. Namun, ia meminta DJP tidak menjadikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sasaran utama.

 

Sebaliknya, pengawasan perlu diarahkan kepada perusahaan besar yang memiliki potensi penerimaan tinggi tetapi belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan.

 

Termasuk perusahaan yang diduga melakukan praktik under-invoicing, yakni melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk mengurangi beban pajak.

 

Ia juga meminta pengawasan terhadap perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia diperkuat.

 

Menurut Ecky, pemerintah dapat memanfaatkan mekanisme Automatic Exchange of Information (AEoI) serta integrasi data sektor keuangan untuk melacak informasi perpajakan perusahaan asing yang diduga memiliki aktivitas bisnis di Tanah Air.

 

Namun, ia mengingatkan bahwa mengejar penerimaan negara tidak cukup hanya dengan memperketat pemeriksaan dan penegakan hukum. Pemerintah juga harus memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan tetap terjaga.

 

Sebab, masyarakat yang diminta patuh membayar pajak tentu berharap uang yang disetorkan benar-benar dikelola untuk kepentingan publik, bukan justru disalahgunakan.

 

“Jangan sampai mereka melakukan boikot karena merasa pajak mereka dikorupsi. Ini bisa jadi bumerang,” pungkas politisi PKS tersebut.