estoria.id – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI justru memantik gelombang kritik dari kalangan masyarakat sipil. Alih-alih menjadi senjata ampuh untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi, regulasi tersebut dinilai menyimpan sejumlah kelemahan serius yang berpotensi melindungi aset hasil kejahatan.

 

Koalisi Advokasi Perampasan Aset bahkan menilai proses pembentukan hingga substansi aturan yang disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026), jauh dari prinsip transparansi dan partisipasi publik.

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu pihak yang melontarkan kritik keras. Melalui Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Ibrahim, koalisi menyebut naskah hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin) tertanggal 16 November 2026 sebagai produk yang tidak mencerminkan semangat awal pembentukan undang-undang tersebut.

 

Ibrahim bahkan menyebutnya sebagai "RUU Perampasan Aset Palsu".

 

"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar," tegas Ibrahim dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).