Koalisi menilai substansi undang-undang yang baru disahkan tersebut justru berpotensi menjauhkan Indonesia dari standar Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

 

Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

 

Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Advokasi Perampasan Aset mendesak DPR dan pemerintah membuka seluruh dokumen pembahasan, termasuk naskah resmi RUU, Naskah Akademik, dan DIM.

 

Koalisi juga meminta agar ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar, prinsip retroaktif, serta pengawasan independen mendapatkan tempat yang kuat dalam undang-undang.

Namun, jika tuntutan tersebut tidak direspons, koalisi menyatakan siap membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Langkah hukum yang disiapkan mencakup pengujian formil terhadap proses pembentukan undang-undang maupun pengujian materiil terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah.