Ia mencontohkan perkara korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Proses pidana yang terhenti membuat pemulihan aset hanya dapat dilakukan melalui jalur perdata dan dinilai belum maksimal.
Kasus mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, juga menjadi sorotan. Dari perintah perampasan aset korporasi yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun, eksekusi uang pengganti disebut hanya sekitar Rp12,367 miliar.
Hal serupa terlihat dalam perkara korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Eksekusi uang pengganti disebut hanya berkisar Rp49,5 miliar atau sekitar dua persen dari total kerugian negara yang mencapai Rp2,3 triliun.
Bagi koalisi, sederet kasus tersebut memperlihatkan bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi tidak otomatis membuat negara mampu mengambil kembali seluruh kekayaan hasil kejahatan.
Karena itu, keberadaan undang-undang perampasan aset seharusnya memperkuat kemampuan negara menelusuri, membekukan, dan mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana.