Menurutnya, persoalan tidak hanya terletak pada isi regulasi, tetapi juga proses pembahasannya yang dinilai berlangsung tanpa keterbukaan memadai. Naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi melalui kanal informasi legislasi DPR.
Kondisi tersebut, kata Ibrahim, bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88, 89, dan 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. Koalisi juga menyoroti ketentuan harmonisasi dalam Pasal 46 serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Koalisi mengaku telah berupaya meminta keterbukaan sejak September 2026. Bahkan, somasi telah dilayangkan dengan tenggat waktu hingga 16 November. Namun, tuntutan tersebut disebut tidak mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
"Kami telah menempuh jalur hukum, mulai dari menelusuri kanal resmi sejak September hingga melayangkan somasi yang jatuh tempo 16 November. Semua upaya diabaikan dan pembahasan tetap melaju," ujar Ibrahim.
Partisipasi masyarakat dalam pembahasan juga dipersoalkan. Koalisi menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan DPR belum memenuhi prinsip partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.