Sebab, masyarakat diminta memberikan masukan tanpa terlebih dahulu memperoleh akses terhadap naskah resmi yang sedang dibahas. Sejumlah organisasi antikorupsi, seperti ICW, Transparency International Indonesia (TII), Auriga, ICJR, hingga IM57+, yang selama ini mendorong penguatan instrumen perampasan aset, juga disebut tidak dilibatkan dalam pembahasan substansi.

 

Ironisnya, dalam RDPU yang membahas persoalan kekayaan tidak wajar pada 26–27 Oktober lalu, pihak-pihak yang dihadirkan justru dinilai lebih banyak berasal dari kelompok yang menolak instrumen tersebut.

 

Sejumlah Pasal Krusial Dinilai Justru Diperlemah

 

Kritik koalisi semakin tajam ketika menyoroti perubahan substansi dalam draf 16 November 2026 dibandingkan rancangan pemerintah pada 2023.

 

Salah satu perubahan paling mencolok adalah hilangnya ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment yang sebelumnya diatur dalam Pasal 5. Padahal, instrumen tersebut dinilai penting untuk menelusuri dan merampas kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang, termasuk aset yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.