Sementara itu, akses terhadap upaya hukum turut dipersempit. Pasal 46 disebut hanya menyediakan jalur kasasi tanpa mekanisme banding. Pasal 30 ayat (5) juga dipersoalkan karena membatasi pengajuan keberatan bagi buronan atau terpidana yang diadili tanpa kehadirannya.

 

Koalisi menilai desain tersebut justru menjauh dari prinsip perampasan aset yang seharusnya berorientasi pada objek kekayaan, bukan semata-mata bergantung pada proses pemidanaan pelaku.

 

Berkaca dari Kasus Korupsi Besar

 

Ibrahim mengingatkan, lemahnya mekanisme pemulihan aset bukan persoalan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Sejumlah perkara besar menjadi gambaran betapa sulitnya negara mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi ketika instrumen hukum untuk melacak dan merampas aset tidak berjalan optimal.