Perubahan lainnya menyangkut kenaikan ambang batas nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme Non-Conviction Based (NCB). Jika sebelumnya batas minimal ditetapkan Rp100 juta, dalam draf terbaru angka tersebut meningkat menjadi Rp1 miliar.

 

Bagi koalisi, kenaikan hingga sepuluh kali lipat ini berpotensi mempersempit jangkauan penegakan hukum, terutama terhadap aset hasil kejahatan yang nilainya berada di bawah ambang batas tersebut.

 

Persoalan lain muncul dari ketentuan non-retroaktif dalam Pasal 72 serta penundaan pemberlakuan pada Pasal 74. Ketentuan itu dinilai dapat membatasi kemampuan negara menelusuri dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana pada masa lalu.

 

Tidak berhenti di situ, pengaturan kelembagaan juga menjadi sorotan. Pasal 53, 61, dan 67 dinilai tidak memberikan jaminan independensi yang kuat terhadap lembaga pengelola aset maupun dewan pengawas. Pembentukan dan pengaturannya justru diserahkan kepada Presiden melalui Peraturan Presiden.

 

Koalisi juga mengkhawatirkan ketentuan yang memungkinkan pengelolaan hingga penjualan aset sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan dalam Pasal 54, 57, dan 58 tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas aset terkait.