“Saya sudah diberikan tugas oleh Bapak Bupati untuk melaksanakan Pilkades secara jujur, aman, dan sukses. Itu menjadi tanggung jawab yang harus kami jalankan,” katanya.
Namun, di luar agenda Pilkades, Zulkarnaen juga menaruh perhatian serius terhadap tata kelola Dana Desa yang selama ini kerap terseret kasus hukum di berbagai daerah. Ia tidak menampik bahwa Dana Desa memiliki potensi kerawanan jika tidak diawasi secara maksimal.
Karena itu, DPMD akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat, guna memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.
“Masalah Dana Desa (DD) yang sering menjadi lahan korupsi tentu menjadi perhatian kami. Langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat stakeholder dan instansi terkait, termasuk APH dan Inspektorat untuk meningkatkan pengawasan,” tegasnya.
Zulkarnaen berharap pengawasan yang lebih kuat mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, sehingga anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
