estoria.id – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman soal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memantik perhatian di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang masih menjadi sorotan publik.
Habiburokhman menilai pemerintahan Prabowo memiliki corak yang lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Salah satu alasannya, menurut politikus Partai Gerindra tersebut, karena tidak terlihat adanya perangkat kekuasaan yang digunakan untuk menghadapi lawan politik.
Pernyataan itu disampaikan ketika publik tengah mempertanyakan potensi penyalahgunaan RUU Perampasan Aset. Kekhawatiran muncul karena aturan tersebut nantinya akan memberikan kewenangan besar kepada negara dalam mengambil atau merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Habiburokhman memahami kekhawatiran tersebut. Dia bahkan mengungkit pengalaman Partai Gerindra ketika masih berada di luar pemerintahan.
Menurut dia, posisi sebagai oposisi membuat Gerindra merasakan sendiri bagaimana kekuasaan dan hukum dapat menjadi persoalan ketika digunakan untuk menghadapi kelompok yang berseberangan.
