"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.
Meski dukungan politik telah terkumpul, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden.
HMP merupakan instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu. Penggunaannya memiliki sejumlah landasan, mulai dari kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi maupun hak angket, hingga dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam konteks dugaan pelanggaran oleh kepala negara atau wakil kepala negara, ketentuan UU MD3 mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Apabila proses pemakzulan berlanjut, mekanismenya harus melewati tahapan konstitusional, termasuk proses di Mahkamah Konstitusi dan pengambilan keputusan di MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
