Pengusulan HMP itu disampaikan dalam pertemuan terbatas yang melibatkan perwakilan lintas fraksi. Pertemuan tersebut juga dihadiri dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.
Dukungan datang dari sejumlah partai politik dengan komposisi yang cukup besar. PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, NasDem 19 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang.
Di balik manuver parlemen tersebut, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang terus dipersoalkan.
Sejumlah fraksi menilai terdapat persoalan mendasar terkait pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pandangan itu merujuk pada dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA miliknya.
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
