Putusan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Tekanan politik itu bukan muncul secara tiba-tiba. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran juga dikabarkan telah menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam sebuah pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait persoalan yang tengah dihadapinya. Salah satu arahan Presiden adalah agar dirinya tidak menyerah menghadapi persoalan hukum tersebut.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
