Empat tahun berselang, pemerintah kolonial kembali membuka Kantor Pos Semarang guna memperlancar jalur pengiriman surat dari Batavia melalui Karawang, Cirebon, hingga Pekalongan.
Seiring perkembangan zaman, lembaga pos mengalami berbagai transformasi. Pada 1875 layanan pos digabung dengan telegraf melalui pembentukan Posten Telegraafdienst, kemudian pada 1877 dinas pos Hindia Belanda bergabung dengan Universal Postal Union (UPU) sehingga terhubung dengan jaringan layanan pos internasional.
Memasuki masa kemerdekaan, tepatnya 27 September 1945, Angkatan Muda PTT mengambil alih Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dari pemerintah pendudukan Jepang. Momentum bersejarah itu kemudian diperingati sebagai Hari Bakti Postel.
Perubahan kelembagaan terus berlanjut. Pada 1965, Pos Indonesia berstatus sebagai Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro. Selanjutnya pada 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro sebelum akhirnya resmi menjadi PT Pos Indonesia (Persero) pada 20 Juni 1995.
Kini, Pos Indonesia memiliki sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, hampir seluruh kecamatan, sekitar 42 persen wilayah kelurahan dan desa, hingga kawasan transmigrasi terpencil. Operasional perusahaan juga didukung lebih dari 4.800 kantor pos yang terintegrasi dengan sistem digital dan jaringan logistik nasional.
