ESTORIA – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen di Kabupaten Sumenep semakin mendekati kenyataan. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp250 miliar untuk membangun fasilitas pendidikan tersebut, sementara seluruh proses konstruksi akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak dibebani biaya pembangunan. Tugas pemerintah daerah hanya memastikan lahan dan seluruh persyaratan administrasi yang diminta pemerintah pusat dapat dipenuhi sebelum proyek dimulai.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep, Hairullah, mengatakan dana Rp250 miliar itu sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat.
"Informasi terakhir anggarannya sekitar Rp250 miliar. Itu khusus pembangunan. Penanggung jawabnya langsung pemerintah pusat, sedangkan pelaksananya BUMN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Hairullah, Minggu (05/07/2026).
Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat sehingga seluruh tahapan pembangunan menjadi kewenangan kementerian terkait.
