Program beranggaran raksasa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh dijalankan secara tergesa-gesa hanya demi formalitas proyek top-down. Jika dalam praktiknya justru diwarnai dugaan penyimpangan anggaran, masalah kelembagaan, hingga persoalan distribusi yang membahayakan rakyat, pemerintah harus berani menghentikan dan melakukan evaluasi total ketimbang memaksakan skema yang prematur.
- 3. Tegakkan Batas Garis Militer/Polri dan Ruang Sipil
Revisi regulasi terkait institusi pertahanan dan keamanan (UU TNI dan Polri) harus menjaga prinsip supremasi sipil secara mutlak. Tugas utama aparat adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara, bukan mencampuri urusan sipil atau menguasai posisi strategis non-militer yang berpotensi mencederai demokrasi dan mengulangi kesalahan sejarah di masa lalu.
- 5. Bangun Sistem Ekonomi Pemutus Kemiskinan Struktural
Bantuan sosial hanyalah penambal sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah. Negara harus membuka lapangan kerja yang manusiawi, menjamin kepastian upah layak, memberikan akses modal, serta melindungi buruh, petani, nelayan, dan pelaku UMKM dari himpitan oligarki agar mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri.
- Tegakkan Supremasi Hukum dan Transparansi Publik
