"Kami sudah membentuk satgas dan rutin melaporkan temuan di lapangan. Tetapi sangat jarang ada tindak lanjut ataupun informasi balik dari pihak BGN," kata Agus, Selasa (23/06/2026).
Menurutnya, komunikasi sebenarnya telah difasilitasi melalui grup koordinasi yang melibatkan Satgas MBG, OPD terkait, dan perwakilan BGN. Namun dalam praktiknya, banyak persoalan yang tidak pernah diketahui ujung penyelesaiannya.
Kondisi itu membuat pengawasan program MBG di daerah menjadi tidak optimal. Satgas mengaku kesulitan memastikan apakah rekomendasi dan laporan yang mereka sampaikan benar-benar ditindaklanjuti atau tidak.
Salah satu contoh yang hingga kini belum jelas adalah nasib 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya ditutup sementara. Sampai saat ini, Pemkab Sumenep mengaku belum menerima informasi apakah dapur-dapur tersebut sudah kembali beroperasi atau masih berhenti beraktivitas.
"Belum ada informasi apakah 16 dapur yang ditutup sementara itu sudah beroperasi kembali atau belum," ujarnya.
