ESTORIA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program prioritas nasional ternyata masih menyisakan persoalan serius di Kabupaten Sumenep. Bukan soal anggaran atau jumlah dapur semata, melainkan lemahnya koordinasi yang membuat fungsi pengawasan di daerah berjalan pincang.
Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sumenep mengaku kesulitan menjalankan tugasnya karena minimnya respons dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah SPPG setempat. Akibatnya, berbagai temuan di lapangan yang telah dilaporkan seolah menguap tanpa kejelasan tindak lanjut.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah membentuk Satgas MBG yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
Namun, keberadaan satgas tersebut dinilai belum efektif ketika laporan yang dikirimkan tidak diikuti dengan respons maupun langkah konkret dari pihak yang berwenang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin menyampaikan berbagai temuan di lapangan kepada BGN melalui jalur koordinasi yang tersedia. Sayangnya, laporan tersebut kerap berhenti sebatas penyampaian.
